WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA PEMBANGUNAN GEDUNG ANTARA PT. MANITO WORLD DENGAN CV.UMMY SOERDJATIE (ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 18/PDT.G/2016/PN.CBD)

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ada beberapa contoh perjanjian seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hutang piutang, perjanjian konstruksi pembangunan gedung. Masalah yang sering kita jumpai pada saat bilamana salah satu yang melakukan perjanjian tersebut telah melakukan wanprestasi. Walaupun syarat sahnya perjanjian sudah kita laksanakan, seperti yang terdapat pada KUH Perdata pasal 1320 namun tetap saja ada pihak-pihak yang tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuat. Hal ini terjadi karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian. Seharusnya perjanjian yang telah dibuat menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, seperti yang tercantum dalam pasal 1313 KUH Perdata. Adapun identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pelaksanaan kontrak antara PT. Manito World dengan CV. Ummy Soerdjatie yang telah memenuhi unsur wanprestasi menurut pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan akibat hukum terhadap CV. Ummy Soerdjatie yang memberikan kuasa kepada pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum secara normatif yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku tentang perjanjian, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan perjanjian. Pada contoh kasus yang ditemui penulis Perjanjian Konstruksi Pembangunan Gedung Washing antara PT. Manito World dengan CV. Ummy Soerdjatie sebenarnya telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, namun dalam pelaksanaannya telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penerima kuasa CV. Ummy Soerdjatie dalam hal ini telah dikuasakan kepada Agung Wibowo berdasarkan surat kuasa yang telah dibuat antara mereka berdua. Permasalahan yang kemudian terjadi, kuasa hukum PT. Manito World melakukan gugatan kepada CV. Ummy Soerdjatie bukan kepada Agung Wibowo. Oleh karena itu, sebaiknya dalam perjanjian konstruksi dipisah dari awal antara masing-masing bidang. Bidang perencanaan pihak tersendiri, pihak yang melakukan pembangunan tersendiri, bidang yang melakukan pengawasan juga sendiri, sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, apabila tetap tidak adanya pemisahan pekerjaan maka sebaiknya perjanjian tersebut dilakukan dihadapan Notaris sebagai pihak netral yang akan membuat isi dalam perjanjian tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-17405-cover.Image.Marked.pdf - 160 KB
2.  UEU-Undergraduate-17405-pengesahan.Image.Marked.pdf - 375 KB
3.  UEU-Undergraduate-17405-pernyataan.Image.Marked.pdf - 349 KB
4.  UEU-Undergraduate-17405-persetujuan.Image.Marked.pdf - 322 KB
5.  UEU-Undergraduate-17405-publikasi.Image.Marked.pdf - 557 KB
6.  UEU-Undergraduate-17405-abstrak.Image.Marked.pdf - 217 KB
7.  UEU-Undergraduate-17405-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 220 KB
8.  UEU-Undergraduate-17405-daftar isi.Image.Marked.pdf - 226 KB
9.  UEU-Undergraduate-17405-bab1.Image.Marked.pdf - 612 KB
10.  UEU-Undergraduate-17405-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 454 KB

• KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK
• ANALISIS HUKUM ATAS PEMILIHAN KONTRAK ALBUM DENGAN RUMAH LABEL MUSIK BAGI ARTIS / BAND, SERTA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN APABILA LABEL MUSIK TIDAK MELAKUKAN PROMOSI ALBUM
• KAJIAN HUKUM TERHADAP ISTILAH DALAM HUKUM KONTRAK EKSPOR MINERAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN No. 48/PDT/2014/PT.DKI
• ANALISIS KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL SERTA KONTRAK PINJAMAN PEMAIN BERDASARKAN HUKUM KETENAGA KERJAAN DAN HUKUM PERDATA
• TINJAUAN YURIDIS ATAS LEGALITAS TERM SHEET AGREEMENT DAN KONSEKUENSI PEMBERLAKUAN HUKUM BAHRAIN DALAM PERJANJIAN
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1065/Pdt.SusPHI/2016)

• TINJAUAN HUKUM TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG DIIKAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 86 PK/Pdt/2006)
• Upaya hukum trhadap wanprestasi jual beli rumah
• KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI SEGI HUKUM KONTRAK
• WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA IKATAN DINAS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
• ANALISIS HUKUM ATAS PEMILIHAN KONTRAK ALBUM DENGAN RUMAH LABEL MUSIK BAGI ARTIS / BAND, SERTA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN APABILA LABEL MUSIK TIDAK MELAKUKAN PROMOSI ALBUM
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR OBLIGASI ATAS WANPRESTASI EMITEN
• KAJIAN HUKUM TERHADAP ISTILAH DALAM HUKUM KONTRAK EKSPOR MINERAL STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN No. 48/PDT/2014/PT.DKI
• ANALISIS KONTRAK PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL SERTA KONTRAK PINJAMAN PEMAIN BERDASARKAN HUKUM KETENAGA KERJAAN DAN HUKUM PERDATA
• TINJAUAN YURIDIS ATAS LEGALITAS TERM SHEET AGREEMENT DAN KONSEKUENSI PEMBERLAKUAN HUKUM BAHRAIN DALAM PERJANJIAN
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 26 K/Pdt.Sus-PHI/2019)